Navigation

Tiga Anggota DPRD Maluku Dapil SBT Dituntut Selesaikan Keterisolasian Kilmury

Ambon, Malukupost.com - Puluhan mahasiswa asal Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur yang tergabung dalam beberapa organisasi dan LSM, menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Maluku. Dalam aksi itu, mereka menuntut tiga dewan dapil Kabupaten SBT bertanggung jawab menyelesaikan keterisolasian pembangunan di Kilmury yang luput dari perhatian Pemprov Maluku maupun Pemkab SBT. Tiga dewan selaku representasi masyarakat Kabupaten SBT tersebut antara lain Nurlaila Salampessy. Salampessy dalam pileg 2014 silam, mendapat perolehan suara terbanyak, disusul Raad Rumfoot dan Fachry Alkatiri. Ridwan Ilyas yang baru menjabat anggota DPRD kurang lebih dua tahun melalui jalur PAW menggantikan Fahry Alkatiri yang terpilih menjadi Wakil Bupati SBT, saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan aksi yang digelar kali ini adalah klimaks dari semua perjuangan. Mengingat semua tuntutan yang telah disampaikan termasuk janji Gubernur Maluku Said Assagaff yang hingga saat ini tidak juga terealisasi. “Menyangkut infrastruktur jalan, kebetulan saya di Komisi C membidangi masalah jalan, di Kementerian maupun di Dinas PUPR Maluku setiap pertemuan saya sampaikan, bagaimana perkembangan proses Jalan Lintas Seram yang masih mandek,” katanya dihadapan pengunjuk rasa di Ruang Komisi C DPRD Maluku, Senin (26/11). Dia menjelaskan, jalan lintas di kawasan Kabupaten SBT, hanya melintasi kawasan Werimana hingga Kota Baru. Itupun status jalannya masih strategis nasional belum nasional. Di akhir tahun 2017, Kementerian PUPR, berjanji tahun 2018 jalan lintas seram telah selesai dikerjakan. Namun hingga saat ini, kondisi jalan belum ada perubahan signifikan. “Nah, kita kita ini hanya diberikan Janji. Di beberapa forum resmi di kementerian maupun rapat komisi, saya sudah menyuarakan. Kalau memang demikian, mengapa kita masih di sebut NKRI? Itu pernyataan resmi saya di pertemuan tersebut. Karena memang kita dalam hal kebijakan pembangunan, itu tidak adil,” jelas Ridwan. Sama halnya pengadaan fasilitas perhubungan laut. Menurut dia, persoalan ini di setiap pertemuan dengan Dinas Perhubungan Maluku, acap kali telah dia sampaikan. Bahwa masyarakat Kilmury masih terkendala transportasi laut. “Jadi tuntutan ini telah saya sampaikan,” singkatnya. Namun jika menyangkut soal reses, Ridwan secara pribadi menyampaikan permohonan maaf. Dia mengakui belum mengunjungi Kecamatan Kilmury karena kawasan daerah Kabupaten SBT yang cukup luas. Namun, menindaklanjuti aksi 22 Oktober dan aksi hari ini, pihaknya akan turun meninjau kondisi di kawasan tersebut. “Saya baru dua tahun lebih disini. Saya hanya PAW. Saya tidak tahu kalau yang duanya. Di Komisi A ada Raad Rumfoot yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Satunya di Komisi D, Ibu Nurlaila” pungkasnya. Sementara anggota DPRD Maluku dapil SBT lainnya, Nurlaila Salampesy tidak hadir saat pertemuan tersebut. Dia tak menjawab panggilan telepon saat dikonfirmasi mengenai sikapnya dalam menanggapi tuntutan mahasiswa.(MP-9)
Ambon, Malukupost.com - Puluhan mahasiswa asal Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur yang tergabung dalam beberapa organisasi dan LSM, menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Maluku. Dalam aksi itu, mereka menuntut tiga dewan dapil Kabupaten SBT bertanggung jawab menyelesaikan keterisolasian pembangunan di Kilmury yang luput dari perhatian Pemprov Maluku maupun Pemkab SBT.
Ambon, Malukupost.com - Puluhan mahasiswa asal Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur yang tergabung dalam beberapa organisasi dan LSM, menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Maluku. Dalam aksi itu, mereka menuntut tiga dewan dapil Kabupaten SBT bertanggung jawab menyelesaikan keterisolasian pembangunan di Kilmury yang luput dari perhatian Pemprov Maluku maupun Pemkab SBT.

Tiga dewan selaku representasi masyarakat Kabupaten SBT tersebut antara lain Nurlaila Salampessy. Salampessy dalam pileg 2014 silam, mendapat perolehan suara terbanyak, disusul Raad Rumfoot dan Fachry Alkatiri.

Ridwan Ilyas yang baru menjabat anggota DPRD kurang lebih dua tahun melalui jalur PAW menggantikan Fahry Alkatiri yang terpilih menjadi Wakil Bupati SBT, saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan aksi yang digelar kali ini adalah klimaks dari semua perjuangan. Mengingat semua tuntutan yang telah disampaikan termasuk janji Gubernur Maluku Said Assagaff yang hingga saat ini tidak juga terealisasi.

“Menyangkut infrastruktur jalan, kebetulan saya di Komisi C membidangi  masalah jalan, di Kementerian maupun di Dinas PUPR Maluku setiap pertemuan saya sampaikan, bagaimana perkembangan proses Jalan Lintas Seram yang masih mandek,” katanya dihadapan pengunjuk rasa di Ruang Komisi C DPRD Maluku, Senin (26/11).

Dia menjelaskan, jalan lintas di kawasan Kabupaten SBT, hanya melintasi kawasan Werimana hingga Kota Baru. Itupun status jalannya masih strategis nasional belum nasional. Di akhir tahun 2017, Kementerian PUPR, berjanji tahun 2018 jalan lintas seram telah selesai dikerjakan. Namun hingga saat ini, kondisi jalan belum ada perubahan signifikan.

“Nah, kita kita ini hanya diberikan Janji. Di beberapa forum resmi di kementerian maupun rapat komisi, saya sudah menyuarakan. Kalau memang demikian, mengapa kita masih di sebut NKRI? Itu pernyataan resmi saya di pertemuan tersebut. Karena memang kita dalam hal kebijakan pembangunan, itu tidak adil,” jelas Ridwan.

Sama halnya pengadaan fasilitas perhubungan laut. Menurut dia, persoalan ini di setiap pertemuan dengan Dinas Perhubungan Maluku, acap kali telah dia sampaikan. Bahwa masyarakat Kilmury masih terkendala transportasi laut.

“Jadi tuntutan ini telah saya sampaikan,” singkatnya.

Namun jika menyangkut soal reses, Ridwan secara pribadi menyampaikan permohonan maaf. Dia mengakui belum mengunjungi Kecamatan Kilmury karena kawasan daerah Kabupaten SBT yang cukup luas. Namun, menindaklanjuti aksi 22 Oktober dan aksi hari ini, pihaknya akan turun meninjau kondisi di kawasan tersebut.

“Saya baru dua tahun lebih disini. Saya hanya PAW. Saya tidak tahu kalau yang duanya. Di Komisi A ada Raad Rumfoot yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Satunya di Komisi D, Ibu Nurlaila” pungkasnya.

Sementara anggota DPRD Maluku dapil SBT lainnya, Nurlaila Salampesy tidak hadir saat pertemuan tersebut. Dia tak menjawab panggilan telepon saat dikonfirmasi mengenai sikapnya dalam menanggapi tuntutan mahasiswa.(MP-9)
Share
Banner

Malukupost

Tentang Kami

Post A Comment:

0 comments: